Sinar Indonesia

19 Agustus 2019 Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK),  Bahrullah Akbar  dengan didampingi oleh Anggota III BPK,  Achsanul Qosasi  menerima Laporan Hasil  Peer Review  dari Tim  Peer Review  BPK Tahun 2019, yang diwakili oleh  Vice President  NIK Polandia,  Wojciech Kutyla , dan selanjutnya  laporan tersebut diserahkan langsung oleh Pimpinan BPK kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR,  Fahri Hamzah  di Gedung DPR RI, Jakarta pada Senin (19/8). Peer review  ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia. D...

FotoAcara Dialog Publik dengan tema 'Masa Depan BUMN Periode Kedua Pemerintahan Jokowi' di Hotel Sentral Jakarta, Kamis (01/08/2019). Foto: topikini Sinarin.blogspot.com ,Jakarta - Pengamat ekonomi INDEF Bhima Yudhistira mengatakan aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat wajar apabila mengalami kenaikan deviden, salah satunya PLN. Sebab menurut Bima karena ekonomi dunia tidak mengalami resesi yang berdampak pada krisis ekonomi. "Kalau hanya mau gede-gedean (red-besar) aset, gabungkan saja pasti aset BUMN akan menjadi besar. Tapi bukan itu ukurannya, kinerja paska holding kinerja BUMN belum tentu meningkat," kata Bhima sapaan akrabnya saat acara Dialog Publik dengan tema 'Masa Depan BUMN Periode Kedua Pemerintahan Jokowi' di Hotel Sentral Jakarta, Kamis (01/08/2019). Acara yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) ini didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Katanya, saat ini BUMN memiliki pembiayaan yang besar dalam proyek-pro...